BERITA

Raihan  Akreditasi suatu Program Studi ataupun suatu Insitusi yang telah dicapai dengan susah payah bisa dibatalkan atau dicabut oleh BAN PT. Demikian disampaikan oleh Prof Dr Johannes Gunawan, SH., LL.M dalam paparannya pada acara Seminar Budaya Mutu. Seminar ini dilaksanakan oleh Dirjen Belmawa Kemristekdikti. Seminar yang diikuti 64 PTN dan PTS yang di undang se Kalimantan berlangung di Hotel Mercure Banjarmasin (14/11/2017). Lebih jauh Prof Jogun (demikin beliau biasa dipanggil) memaparkan bahwa pencabutan status akreditasi dilakukan BAN-PT berdasarkan hasil pemantauan oleh SPME terhadap pengelolaan prodi atau institusinya. Hal ini dilakukan walaupun masa akreditasinya masih panjang. Pemantauan oleh BAN-PT sebagai organ SPME ini dilakukan jika dinilai PT tersebut sudah tidak lagi memenuhi standar. Lebih lanjut Prof Jogun menekankan peran penting SPMI bagi suatu perguruan tinggi untuk membangun Budaya Mutu. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 6 juta, dan 2/3 nya ada di PTS, maka menurut Prof Jogun pengelolaan yang tidak sesuai standar oleh PTS berarti akan turut berkontribusi merusak masa depan bangsa. SPM ini tujuannya adalah untuk membentuk budaya mutu. Yang namanya budaya adalah mengerjakan sesuatu tanpa paksaan. "Budaya mutu itu mikirnya berdasar standar, attitudenya berdasarkan standar, perilakunya juga berdasarkan standar", demikian Prof Jogun menekankan. Jika di PT semua dosen dan tendiknya, berfikir, bersikap dan berperillaku berdasarkan standar maka hal itu merupakan perwujudan budaya mutu. SPMI dan SPME harus menggunakan standar yg sama. Standar yg digunakan adalah SN Dikti  (Permenristekdikti no 44 tahun 2015)  yang ditetapkan oleh Negara (merupakan standar minimum dan wajib : 24 standar). Dan satu lagi adalah standar dikti yg ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, yang melampaui SN DIkti yang ditetapkan oleh negara. (YUGS2017)